Bintan, kompasone.com - Badan Perbatasan Bintan mengadakan rapat akhir tahun 2025. Dalam rapat tersebut mengundang seluruh stakeholder yang terlibat di dalam kawasan perbatasan ini. Selasa (16/12) pagi pukul 8.00 WIB, di ruang rapat kantor bupati.
Sekda Bintan Ronny Kartika, S.S.T.P.,MM membuka rapat ini. Ia mengatakan dalam rapat ini seharusnya semua yang terkait itu hadir, guna tahu atas apa yang kita bicarakan dalam rapat ini.
"Badan perbatasan memang program yang sudah aitem lima tahun sekali di adakan untuk membicarakan langkah kedepannya itu yang harus di bahas apa, maka Bintan untuk kedepannya biar lebih maju dan baik lagi," katanya.
Pada kesempatan itu juga media kompaone.com, menjumpai Kepala Bagian Pengolahan Perbatasan Kabupaten Bintan Sri Rahayu. Ia mengatakan saat ini mereka sudah menyusun dokumen roadmap atau kota jalan.
Pembangunan kawasan kota jalan untuk periode jangka menengah tahun 2025 dengan tahun ke dua 9 yang di laksanakan lewat dari tahun 2025, tentu untuk tahun 2026 sudah di sesuaikan pengantarannya. Jadi untuk tiga tahun kedepan akan merekomendasikan di susun tim hali dari sitisipol Raja Haji fisabilillah.
Kemudian dokumen ini nantinya merupakan pedoman bagi OPD terkait dalam menyusun dokumen perencanaan kedepan yang artinya di kaitkan dengan salah satu pedoman mereka.
Menyusul usulan strategis kecamatan perbatasan yaitu Bintan Utara, Gunung kijang, Teluk Sebong, dan Bintan Pesisir. Untuk Kec. Tembelan tahun 2022 sampai 2025 sudah masuk lagi kecamatan perbatasan sudah eliminasi, jadi berdasarkan SK BPNPP No.305.04/garing705, itu untuk tahun2025, hanya 4 kecamatan saja yang masuk kecamata perbatasan.
Proyalitas, sekarang berubah dari masa lokdi, berubah menjadi Kecamatan Prolitas. KPP, Bintan Utara dan Bintan timur, tidak masuk kawasan perbatasan.
Jadi kata Sri Rahayu lagi untuk tahun 2026, Dianggarkan dari pusat itu nol, yang ada itu untuk operasional aja beberapa OPD terkait jadi untuk diatas pisik itu di tahun 2026, tidak ada.
Dalam rapat ini di pimpin oleh sekda,asisten dua panca Adi guna, perizon,s,sos,mpm, dan 4 kec di wakili kasi pemerintahan, kasubak umum, pmd, OPD, dinas perhubungan, ketahanan pangan, pupr, Capil, dan perencanaan ini sudah kita sinkronkan dan di selaraskan dengan dokumen perencanaan yang ada di kabupaten Bintan,
Khusus juga RPJMD Rensa BMPP saat ini sudah di susun rendum, ini belum secara utuh kita selesaikan, jadi kita belum mengundang mereka (dewan) karna kalau sudah utuh baru kita mengundang mereka ,intinya nanti gini dari anggaran ini yang kita hasilkan, bukan dari dinas pusat, APBD propinsi dan APBD Kabupaten dan kota, dan berupaya dana dana pokir atau pendanaan dari bisa bisa di pakai," jelasnya
Seharusnya ada integrasi salin berkaitan untuk membangun kawasan perbatasan ini bukan semua pihak harus ada keterlibatan hanya dari satu sisi kami saja.
"Kalau rakomen ini memang kita laksanakan 5 tahun sekali, kalau untuk pembahasan terkait ini, setiap tahun kami mengadakan rapat kordinasi," ujar nya,
(perwakilan Kepri, Handoko)
