Pandeglang, kompasone.com — Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu dapur MBG yang ada di Kabupaten Pandeglang - Banten, menuai sorotan tajam. Selain tidak dibagikan selama masa libur sekolah di tiga lembaga pendidikan tersebut ini membuat wali murid menanyakan. Pasalnya, melihat sekolah yang lain terus berjalan bantuan makan bergizi gratis itu bahkan di rapel sampai lima hari.
Hasil investigasi Wartawan di lapangan data dan kesaksian wali murid mengindikasikan dapur MBG tersebut berpotensi maladministrasi dalam pelaksanaan program tersebut pada Kamis, (25-12-2025).
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah murid di dua SDN yang terpantau tercatat sebanyak 205 siswa dan 123 siswa. Dengan total 328 siswa sekolah ini, jika MBG selama libur sekolah dirapel selama lima hari, maka jumlah porsi yang seharusnya disalurkan mencapai sekitar 1.640 porsi.
Sementara itu, di luar SDN masih ada PAUD yang juga tidak menerima MBG tercatat memiliki siswa 45 orang. Dengan skema rapelan lima hari, jumlah porsi MBG yang seharusnya diterima mencapai 225 porsi.
Namun, para wali murid dari ketiga sekolah tersebut menyatakan bahwa selama masa libur sekolah MBG tidak pernah menerima sama sekali tapi melihat SDN yang lain menerima bahkan di berikan sekaligus selama lima.
“selama libur sekolah ini anak kami belum pernah menerima MBG tapi melihat SDN yang lain mendapatkan MBG bahkan di berikan sekaligus selama lima hari Senin dan Jumat. Tapi anak saya tidak terima satu porsi pun,” kata seorang wali murid SDN kepada wartawan.
Keluhan serupa pun disampaikan wali murid dari SDN yang satunya. Ia menyebut distribusi MBG berjalan saat sekolah aktif, tetapi terhenti total ketika libur, tanpa penjelasan resmi.
“Waktu masuk sekolah, MBG jalan. Begitu libur, berhenti. Anehnya, sekolah lain di wilayah yang sama justru tetap dapat dan dirapel,” ujarnya.
Sementara itu, mendengar pengaduan dari dua SDN tersebut, Aktivis Kabupaten Pandeglang akan menyikapi persoalan dia menilai penghentian distribusi MBG tidak masuk akal jika merujuk pada skema yang selama ini diterapkan.
“Kalau memang libur tidak dapat, harusnya semua sekolah sama. Jangan pilih-pilih. Ini dapurnya sama, wilayahnya sama, tapi perlakuannya beda,” katanya.
Ketiga sekolah tersebut berada di wilayah yang sama dan seluruhnya disuplai oleh dapur MBG yang sama, Perbedaan distribusi antar sekolah dengan dapur dan wilayah yang sama ini memunculkan pertanyaan serius terkait tata kelola administrasi program MBG ini.
“Kami mempertanyakan ke mana alokasi ribuan porsi MBG untuk dua SDN dan satu TK selama masa libur sekolah tersebut. Apakah porsi tetap diproduksi dan dialihkan ke sekolah lain, atau tidak tercatat dalam distribusi,” paparnya.
Ia menambahkan, kondisi ini dinilai bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berpotensi mengarah pada maladministrasi, yakni ketidaktertiban dalam pendataan, penyaluran, dan pengawasan program negara ini.
“Kalau mau berhenti, berhenti semuanya. Jangan ada yang dapat, jangan ada yang tidak. Ini program negara, bukan kebijakan dapur,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola dapur MBG, ketika dihubungi lewat telepon selullernya tidak dapat memberikan keterangan terkait pelaksanaan dapur MBG yang tidak tersalurkannya MBG nya di tiga sekolah tersebut.
(Hamzah)
