Salak Pakpak Bharat, kompasone.com-Sesuai Inpres Nomor 2 tahun 2025 bahwasanya Presiden Prabowo mendorong ketahanan pangan melalui perbaikan infrastruktur jaringan irigasi pertanian di beberapa daerah di Sumatra Utara.
Kucuran dana yang digelontorkan bukan sedikit, di tahap III saja sampai mencapai kurang lebih 72 milyar rupiah.
Anggaran yang bersumber dari APBN tersebut dikucurkan melalui ruang lingkup pada kegiatan konstruksi Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Utama Kewenangan Daerah di BBWS Sumatera II (Inpres Tahap III).
Namun sangat disayangkan kegiatan tersebut mangkrak, sampai saat berita ini diturunkan kabiro kompas.one.com turun kelapangan ada 3 daerah irigasi belum dikerjakan.
Salah satu Ketua P3A Sikebba kebba Desa Aornakan 1 terkait dengan tidak dikerjakannya irigasi tersebut berkomentar mereka tahun ini tidak tanam padi karna ada nya info perbaikan. Dan tahun depan juga pasti tidak tanam padi karna irigasi nya rusak.
"Kami meminta pemerintah atau pun pak presiden prabowo segera mengusut kegiatan ini, karna kami curiga ada permainan di dalam pihak balai dan pihak kontraktor," pungkas nya
Hasil pantauan wartawan di lapangan, pihak pemenang tender yaitu PT Wika Persero sudah 3 kali turun ke lapangan, baik mengukur pasang patok mc nol dll. Namun menurut keterangan dari tim PT Wika yang datang, kendala nya tak ada yang mau mengerjakan karna PT Wika Persero memberikan subkontrak ke pihak perusahaan lain. Dengan alasan harga terlalu rendah.
Masyrakat setempat berharap kepada pemerintah pusat maupun presiden prabowo subianto kiranya tegas menindak para pelaku di dalam kegiatan tersebut. Karna menurut beberapa media PT Wika tidak pernah respon terkait keluhan masyrakat, karna merasa pihak nya kuat di BUMN.
Media ini juga pernah konfirmasi ke PT Wika namun tidak di respon. Sudah pernah konfirmasi ke pihak BWS, namun tidak mendapat jawaban.
"Biar kami sampaikan nanti pak," hanya itu jawaban pihak BWS.
R Solin
