Dalam spektrum demokrasi, kemerdekaan pers berdiri sebagai pilar fundamental, dijamin konstitusi dan diakui secara universal sebagai hak asasi manusia. Namun, realitas kemerdekaan ini tidak hadir tanpa prasyarat etis yang ketat. Di tengah derasnya arus informasi yang sarat bias dan potensi distorsi.
Diskursus mengenai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) kembali mengemuka sebagai kompas moral bagi insan pers.
KEJ, yang ditetapkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008, bukan sekadar regulasi formal, melainkan manifestasi dari kesadaran kolektif wartawan Indonesia akan tanggung jawab sosial, keberagaman, dan norma agama. Ini adalah landasan moral-profesional yang esensial untuk menjamin hak publik atas informasi yang benar dan autentik.
Esensi dari praktik jurnalistik yang bermartabat termaktub dalam Pasal 1, Independensi, Akurasi, Keseimbangan, dan Niat Baik (Non-Maleficence). Independensi, sebagaimana diuraikan, menuntut pemberitaan berdasarkan suara hati nurani wartawan, terbebaskan dari intervensi atau paksaan pihak manapun, termasuk entitas pemilik media.
“Kemerdekaan pers menuntut para pengembannya untuk tidak hanya memfasilitasi komunikasi publik, tetapi juga menjadi benteng kebenaran di tengah ekuilibrium kepentingan.”
Akurasi ditekankan sebagai keharusan untuk merefleksikan peristiwa secara objektif dan faktual, sementara keseimbangan (berimbang) meniscayakan perlakuan setara bagi semua pihak yang terlibat dalam narasi. Prinsip ini secara tegas menolak segala bentuk itikad buruk niat tunggal yang disengaja untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain.
Pasal 2 memperjelas bahwa pelaksanaan tugas jurnalistik harus ditempuh melalui cara-cara yang profesional. Ini mencakup spektrum tindakan mulai dari transparansi identitas kepada narasumber, penghormatan terhadap hak privasi, penolakan terhadap praktik suap, hingga penarikan garis demarkasi yang jelas terhadap tindakan plagiat. Khusus dalam liputan investigasi yang menyentuh kepentingan publik, penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan, namun tetap dalam koridor etika.
Tuntutan etik ini kian mendesak dalam konteks Pasal 3: kewajiban untuk senantiasa menguji informasi (check and recheck) dan menghindari penyisipan opini yang menghakimi. Wartawan, sebagai pemegang otoritas narasi, wajib mengaplikasikan asas praduga tak bersalah, membedakan secara tegas antara interpretasi faktual dengan vonis personal yang bisa merusak reputasi.
Dinamika pemberitaan kerap diwarnai godaan untuk mengeksploitasi sensasi. KEJ secara kategoris melarang produksi berita yang bersifat bohong, fitnah, sadis, dan cabul (Pasal 4). Lebih jauh, etika pers berperan sebagai pelindung bagi pihak yang rentan. Pasal 5 secara eksplisit melarang penyebutan dan penyiaran identitas korban kejahatan susila dan anak pelaku kejahatan—sebuah manifestasi dari empati dan kehati-hatian dalam penyiaran.
Penyalahgunaan profesi dan penerimaan suap, yang disorot dalam Pasal 6, menjadi delicta serius. Segala pemberian yang berpotensi mencederai independensi atau keuntungan pribadi atas informasi yang belum publik adalah pelanggaran terhadap esensi trust publik yang diemban pers.
Akuntabilitas pers diwujudkan melalui kewajiban untuk segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru (Pasal 10), diikuti dengan permintaan maaf jika kesalahan menyentuh substansi pokok. Ini diperkuat dengan kesediaan untuk melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi secara proporsional (Pasal 11), memastikan bahwa publik dan pihak yang dirugikan memiliki mekanisme timbal balik yang efektif.
Pada akhirnya, KEJ adalah panggilan untuk senantiasa beroperasi di bawah payung integritas. Setiap wartawan, dalam menjalankan fungsi, hak, dan kewajibannya, diamanatkan untuk tunduk pada norma etika ini. Penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik berada di tangan Dewan Pers, sementara sanksi eksekutorial menjadi domain organisasi wartawan dan perusahaan pers.
Ini adalah bukti persaudaraan bagi seluruh insan pers dari Kompasone.com dan seantero negeri agar setiap liputan, setiap tulisan, dan setiap siaran, tidak hanya memenuhi kebutuhan informasi, tetapi juga mencerminkan kualitas moral dan profesionalisme yang tinggi.
Penulis : RM Hendra
