Pandeglang, kompasone.com— Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani secara resmi mengukuhkan Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang masa bakti 2025–2030 pada Selasa (16/12/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya menjaga generasi muda dari pengaruh negatif budaya Barat yang dapat menggerus nilai dan jati diri bangsa. Ia mengingatkan bahwa tantangan pembangunan sumber daya manusia saat ini tidak hanya terletak pada jumlah, tetapi juga kualitas.
“Kita harus bersama-sama menjaga anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh yang menyesatkan agar tidak kehilangan marwah diri. Jangan sampai sumber daya manusia hanya ada, tetapi tidak berkualitas,” ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah, Dewan Pendidikan, satuan pendidikan, dunia usaha, serta media dalam membangun Kabupaten Pandeglang demi masyarakat.
Ia juga mengajak Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang masa bakti 2025–2030 untuk aktif memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan pendidikan yang konstruktif, sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam menyiapkan Generasi Emas 2045.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Asep Rahmat menyampaikan bahwa pengukuhan Dewan Pendidikan bertujuan untuk menjembatani berbagai persoalan pendidikan di daerah. Dengan jumlah guru dan kepala sekolah di Kabupaten Pandeglang yang mencapai lebih dari 12 ribu orang, peran Dewan Pendidikan dinilai sangat penting dan strategis.
“Tidak mungkin persoalan pendidikan ditangani oleh satu dinas saja. Oleh karena itu, Dewan Pendidikan hadir untuk membantu dan memperkuat peran Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang Muhammad Amri mengucapkan terima kasih kepada Bupati Pandeglang atas pengukuhan tersebut. Ia menegaskan bahwa ke depan Dewan Pendidikan akan melakukan koordinasi dengan Dewan Pendidikan sebelumnya serta berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya Dinas Pendidikan.
Muhammad Amri juga menyoroti persoalan perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan. Menurutnya, keberadaan Dewan Pendidikan diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada Dinas Pendidikan agar penanganan masalah bullying dapat dilakukan secara tepat dan berkelanjutan.
(Ali hamzah)
