Makassar, kompasone.com — Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa (BEM FH-UNIBOS) menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (9/12). Aksi berlangsung di dua titik, yakni di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) dan di depan Kampus Universitas Bosowa.
Aksi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan terhadap proses penegakan hukum di Sulawesi Selatan, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dinilai tidak menunjukkan perkembangan signifikan. BEM FH-UNIBOS menilai bahwa kejaksaan sebagai institusi penegak hukum belum memberikan kejelasan atas sejumlah perkara yang telah lama menjadi perhatian publik.
Koordinator lapangan aksi, Idul Suaib, dalam orasinya menegaskan bahwa lambannya progres penyelesaian kasus korupsi secara langsung menimbulkan ketidakpastian hukum. Ia menilai publik tidak boleh dibiarkan berada dalam ruang ketidakjelasan atas perkara yang menyangkut kepentingan daerah.
"Proses hukum terhadap sejumlah kasus tipikor terlihat stagnan. Ini menimbulkan tanda tanya sekaligus kekhawatiran terhadap arah penegakan hukum di daerah,” ujar Idul Suaib.
Presiden BEM FH-UNIBOS, Ardy Bangsawan, juga menyampaikan kritik tajam atas kondisi tersebut. Ia menilai penundaan proses hukum terhadap perkara korupsi berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
"Kami hadir bukan sekadar untuk memperingati momentum formal. Ketika proses penegakan hukum berjalan lamban, itu berarti ada yang tidak berjalan sesuai mandat kelembagaan. Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, bukan sekadar mendengar pernyataan penanganan tanpa progres nyata,” tegas Ardy Bangsawan.
Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi masyarakat.
Aksi ini menjadi penegasan komitmen BEM FH-UNIBOS untuk terus mengawal isu pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan, sekaligus mengingatkan bahwa lambannya penegakan hukum bukan sekadar persoalan teknis, tetapi dapat melemahkan kepercayaan publik dan menghambat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
-VAL
