Makassar, kompasone.com - Aksi Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMPH) Sulsel kembali menggema di depan Kantor Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Sulsel (19/10). Mereka datang membawa satu pesan yang tak lagi bisa diabaikan: Kasus korupsi Pasar Lamataesso harus dituntaskan, bukan terus diputar-putar seperti bola liar tanpa ujung.
Dengan anggaran mencapai Rp23 miliar, publik pantas bertanya: mengapa perkara sebesar ini seperti berjalan di tempat? Apakah berkasnya terlalu berat untuk diangkat, atau justru terlalu sensitif untuk disentuh?
Massa aksi menilai penyidik Polda Sulsel seolah sedang menari di antara dalih teknis: pengujian beton lah, tahapan ini lah, proses itu lah—seakan waktu adalah barang murah dan keadilan bisa ditunda sesuka hati.
Padahal rakyat hanya menuntut satu hal: keseriusan.
Ryyan Saputra, Ketua GMPH Sulsel, menyebut jawaban penyidik terasa seperti “naskah lama yang terus diputar ulang”: banyak penjelasan, sedikit penyelesaian.
"Rakyat tentu berharap penyidik mampu bekerja tegak lurus, bukan ‘tegak saat konferensi pers, tapi miring saat menangani perkara’,” tegasnya.
Kepada Kapolda Sulsel yang baru, publik menaruh harapan besar—yang sayangnya kini berubah menjadi pertanyaan besar:
"Apakah pergantian pucuk pimpinan hanya mengganti nama jabatan, atau benar-benar mengganti cara kerja?”
Kasus ini sudah terlalu lama. Masyarakat cemas jika akhirnya hanya “orang kecil” yang diseret, sementara aktor-aktor kuat justru lolos karena berdiri di balik tembok kekuasaan yang tinggi.
GMPH Sulsel menegaskan bahwa ini bukan sekadar aksi demonstrasi, melainkan uji integritas institusi penegak hukum.
“Jangan sampai hukum hanya tegas ketika berhadapan dengan masyarakat biasa, namun mendadak lentur saat menyentuh meja kekuasaan.”
Karena itu, GMPH memastikan bahwa aksi jilid 1 segera digelar. Publik menuntut transparansi dan tidak akan berhenti sampai melihat bukti nyata bahwa penanganan kasus ini bukan sekadar formalitas administrasi—tetapi benar-benar upaya menegakkan hukum secara adil dan tanpa pilih kasih.
-VAL
