Banda Aceh, Kompasone.com- Sorotan putra Aceh (Ampon) terkait maraknya penggunaan plat nomor BK di wilayahnya, khususnya pada kendaraan operasional perusahaan, bukanlah sekadar keluhan patriotik. Lebih dari sekadar sentimen kedaerahan, isu ini menyentuh inti dari otonomi khusus Aceh dan efektivitas penegakan hukum di provinsi tersebut. Selasa, 30 September 2025.
(Ampon) yang masih mengalir darah bangsawan dan semangat kepahlawanan yang melekat, tanpa ragu menyoroti ketidakselarasan yang mencolok: mengapa identitas visual kendaraan di Aceh justru didominasi oleh plat nomor dari provinsi tetangga?
Poin krusial yang diangkat Ampon adalah signifikansi standarisasi plat nomor BL sebagai representasi visual identitas Aceh. Dalam lanskap yang semakin global, simbol-simbol identitas daerah menjadi semakin penting untuk dilestarikan dan ditegaskan. Plat nomor BL, dalam konteks ini, bukan hanya sekadar penanda registrasi kendaraan, melainkan juga cerminan visual dari jati diri Aceh.
Namun, lebih jauh dari sekadar aspek identitas, isu ini menguak pertanyaan mendasar tentang kepatuhan hukum dan otoritas pemerintah daerah. Mengapa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh, yang notabene tunduk pada hukum dan regulasi setempat, justru menggunakan kendaraan dengan plat nomor luar daerah? Apakah ada celah hukum yang dimanfaatkan? Atau justru ada indikasi lemahnya pengawasan dan penegakan hukum?
Ampon secara implisit membandingkan situasi di Aceh dengan langkah tegas yang diambil oleh Bobby Nasution di Sumatera Utara. Meski konteksnya mungkin berbeda, perbandingan ini memunculkan pertanyaan menggelitik: Jika Sumatera Utara mampu menegaskan identitasnya melalui plat nomor BK, mengapa Aceh seolah kesulitan melakukan hal serupa dengan plat BL? Apakah ada faktor-faktor eksternal yang menghambat? Atau justru ada keraguan internal dalam mengimplementasikan kebijakan?
Imbauan Ampon kepada Pemerintah Aceh dan Kapolda Aceh untuk mengambil tindakan konkret adalah panggilan untuk bertindak. Sosialisasi memang penting, namun tanpa diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas, sosialisasi hanya akan menjadi ritual tanpa makna. Masyarakat Aceh membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar janji-janji manis.
Standarisasi plat nomor BL bukan hanya tentang estetika atau kebanggaan semu. Ini adalah tentang menegaskan kedaulatan Aceh dalam mengatur wilayahnya sendiri. Ini adalah tentang memastikan bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, menghormati hukum dan regulasi yang berlaku di Aceh. Lebih dari itu, ini adalah tentang membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga dan melestarikan identitas Aceh.
Jika Pemerintah Aceh gagal mewujudkan standarisasi ini, maka akan muncul pertanyaan serius tentang komitmen mereka terhadap otonomi khusus yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Kegagalan ini akan menjadi preseden buruk, mengirimkan pesan yang salah kepada masyarakat dan investor: bahwa hukum dan regulasi di Aceh dapat dinegosiasikan atau bahkan diabaikan.
Selain itu, kegagalan ini juga akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Masyarakat akan merasa bahwa pemerintah tidak mampu melindungi kepentingan mereka dan menegakkan keadilan. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah akan menurun, dan upaya untuk mewujudkan Aceh yang lebih baik akan terhambat.
Oleh karena itu, sudah saatnya Pemerintah Aceh menunjukkan ketegasan dan keberanian dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan standarisasi plat nomor BL. Ini bukan hanya tentang mengubah plat nomor, melainkan tentang mengubah paradigma dan menegaskan kembali identitas Aceh. Ini adalah tentang membangun Aceh yang berdaulat, berkeadilan, dan bermartabat.
Dengan standarisasi plat nomor BL, Aceh tidak hanya akan terlihat lebih seragam dan indah, tetapi juga akan mengirimkan pesan yang kuat kepada dunia luar: bahwa Aceh adalah daerah yang memiliki identitas yang kuat, hukum yang ditegakkan, dan pemerintah yang berani mengambil keputusan demi kepentingan rakyatnya. Standarisasi plat nomor BL adalah langkah kecil, namun memiliki dampak yang sangat besar bagi masa depan Aceh.
Is - Aceh
