Kota Pasuruan, Kompasone.com — Pemerintah Kota Pasuruan menerima kunjungan perdana dari Ombudsman Republik Indonesia. Kehadiran lembaga pengawas pelayanan publik ini disambut langsung oleh Wali Kota H. Adi Wibowo, S.Tp, M.Si, beserta Wakil Wali Kota, jajaran kepala perangkat daerah, camat, dan lurah di Gedung Gradhika Kota Pasuruan.
Dalam kesempatan itu, Ombudsman RI memberikan arahan strategis kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) terkait peningkatan mutu layanan kepada masyarakat, sekaligus menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Pasuruan.
Penandatanganan tersebut mencakup empat poin penting, yakni percepatan tindak lanjut aduan warga, pencegahan penyimpangan birokrasi, pertukaran data secara transparan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah.
Mas Adi, sapaan akrab Wali Kota Pasuruan, menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban dasar yang harus dilaksanakan secara optimal oleh seluruh elemen pemerintahan.
“Layanan publik adalah tugas utama kita. Di era digital seperti sekarang, respons cepat dan kualitas menjadi tolok ukur. Sedikit kekeliruan saja bisa menyebar luas di media sosial,” ucapnya saat memberikan sambutan.
Ia menyebutkan bahwa Kota Pasuruan telah menyediakan berbagai kanal pengaduan seperti E-Sambat dan SPAN Lapor guna menjembatani aspirasi masyarakat dan memastikan ada tindak lanjut konkret terhadap laporan yang diterima.
Menurutnya, adanya sistem pengawasan eksternal seperti Ombudsman RI dapat menjadi referensi penting untuk menyempurnakan tata kelola administrasi publik yang responsif dan transparan.
“Dengan kolaborasi ini, kami berharap Ombudsman memberikan panduan implementatif agar mutu pelayanan semakin sesuai dengan harapan warga,” tambahnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa kualitas layanan publik berkorelasi langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga dibutuhkan evaluasi serta pembinaan yang berkelanjutan.
Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh antusiasme, dihadiri oleh berbagai elemen pemerintahan kota. Momen ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan Ombudsman RI dalam mendorong terciptanya birokrasi yang profesional dan humanis.
Muh
