Pasuruan, Kompasone.com — Pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi menyampaikan dokumen perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang digelar pada Kamis, 5 Juni 2025. Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, secara langsung memberikan penjelasan mengenai proyeksi anggaran dan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Dalam forum tersebut, Bupati menegaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan sebagai respons atas dinamika pembangunan dan kondisi aktual di lapangan. Ia menyebut pendekatan yang digunakan bersifat tematik dan integratif, dengan menitikberatkan pada efisiensi belanja publik sesuai prinsip “money follows program”.
Menurut Bupati Rusdi, total pendapatan daerah hasil revisi KUA–PPAS diprediksi mencapai Rp 4,04 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan sekitar Rp 238 miliar dari proyeksi sebelumnya yang berada di angka Rp 3,8 triliun. Kenaikan tersebut mencerminkan optimisme pemda terhadap realisasi pendapatan ke depan.
Lebih lanjut, ia merinci bahwa pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 1,17 triliun. PAD tersebut terdiri dari pajak daerah senilai Rp 672 miliar, retribusi sebesar Rp 385 miliar, pengelolaan kekayaan daerah Rp 5 miliar, serta sumber PAD sah lainnya mencapai Rp 107 miliar lebih.
Sementara itu, kontribusi dari dana transfer diproyeksikan mencapai Rp 2,88 triliun. Angka tersebut terdiri atas dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,71 triliun dan transfer antar daerah sekitar Rp 166 miliar. Kedua sumber ini dinilai krusial dalam menopang belanja pembangunan.
Di sisi pengeluaran, anggaran belanja daerah disusun sebesar Rp 4,30 triliun. Komposisinya meliputi belanja operasional sebesar Rp 3,10 triliun, belanja modal Rp 517 miliar, serta belanja tak terduga dan transfer masing-masing Rp 42 miliar dan Rp 643 miliar.
Dengan struktur tersebut, Kabupaten Pasuruan menghadapi defisit anggaran sebesar Rp 248 miliar. Namun, kekurangan ini akan ditutup melalui pembiayaan bersih yang bersumber dari SiLPA tahun 2024, yang direncanakan sebesar Rp 250 miliar. Pengeluaran pembiayaan sendiri diperkirakan hanya Rp 1 miliar.
Dalam penutup pidatonya, Bupati Rusdi mengajak seluruh anggota DPRD serta elemen masyarakat untuk terus memperkuat koordinasi demi kelancaran program pembangunan. “Mari kita kawal bersama agar agenda pembangunan berjalan sesuai target dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Rapat paripurna tersebut berlangsung tertib dan dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD, anggota dewan, serta jajaran pejabat Pemkab Pasuruan. Proses pembahasan selanjutnya dijadwalkan akan dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD sebelum ditetapkan dalam APBD perubahan.
Muh
