Ambal Ambil- Kejayan, Kompasone.com– DPRD Kabupaten Kejayan menggelar rapat audensi terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan dana desa di wilayah Ambal Ambil. Rapat ini dilaksanakan dengan melibatkan pertanggungjawaban berbagai pihak, termasuk anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan instansi terkait. (26/3) 19.00 wib
Ketua DPRD Komisi I, yang memimpin sesi tersebut, berkomitmen untuk menemukan solusi yang transparent dan memuaskan. "Kami ingin memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini mendapat kesempatan untuk mendengarkan dan menyampaikan pandangannya," ujarnya.
Dalam rapat, Sugeng Samiaji, Ketua LSM JAWAPES, menekankan pentingnya kontrol sosial dalam masalah ini. Dia menyatakan, "Rakyat berhak tahu dan mengawasi penggunaan dana desa mereka. Kami mendesak agar pengusutan kasus ini dilakukan dengan serius dan transparan."
Di sisi lain, Misbahul Munir, Ketua LSM GAJAH MADA, juga menyampaikan pendapatnya. "Kita perlu mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap kasus seperti ini agar citra mereka tidak tercoreng. Penegakan hukum yang konsisten akan membangun kepercayaan publik," tuturnya.
Sementara itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Kejayan telah mengeluarkan beberapa surat perintah penyelidikan. Berdasarkan informasi, ada minimal empat dokumen yang telah diajukan untuk mendalami masalah ini. Informasi lebih tidak bisa menyebutkan karena kode etik.
Namun, dalam pemeriksaan awal, ada laporan bahwa sejumlah Rp 30.000.000 telah disisihkan tanpa adanya transparansi yang jelas. Hal ini menambah kekhawatiran masyarakat tentang pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan harapan.
Camat Kejayan yang hadir dalam audensi tersebut, mengaku akan kooperatif. "Kami akan mendukung penuh proses penyelidikan ini dan siap memberikan data serta informasi yang dibutuhkan oleh penyidik," kata camat.
Masyarakat pun tidak tinggal diam. Mereka berinisiatif untuk menggelar pertemuan yang melibatkan berbagai elemen untuk berdiskusi mengenai langkah-langkah ke depan. Salah seorang warga Ambal Ambil mengatakan, "Kami ingin memastikan bahwa hak kami sebagai warga negara dilindungi, dan dana desa digunakan untuk kepentingan bersama."
Sebagai tindak lanjut audensi ini, DPRD berjanji untuk menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak terkait dalam waktu dekat. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan solusi yang lebih komprehensif dalam penyelesaian masalah ini.
DPRD juga meminta masyarakat untuk tetap bersabar dan memberikan dukungan selama proses penyelidikan berlangsung. "Kita bersama-sama berupaya menegakkan keadilan dan kebenaran. Mari kita bekerja sama agar kasus ini bisa diselesaikan dengan baik," tambah Ketua DPRD Komisi I.
Akhir kata, semua pihak diharapkan untuk tetap mengedepankan dialog yang konstruktif dan menjunjung tinggi prinsip hukum yang berlaku, sehingga ke depan semua masalah terkait pengelolaan anggaran desa dapat ditangani secara profesional dan berintegritas.
Muh
