Pandeglang, kompasone.com – Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2027 menjadi langkah bersama dalam menyusun strategi pembangunan daerah yang terarah dan partisipatif.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang, Sutoto, pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 yang diselenggarakan di Ofroom Setda Kabupaten Pandeglang, Rabu (17/12/2024).
Menurut Sutoto, forum konsultasi publik merupakan bagian penting dalam proses penyusunan RKPD karena membuka ruang partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Momen ini merupakan bagian penting dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memungkinkan kami memperoleh masukan dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini akan semakin memperkuat perencanaan pembangunan Kabupaten Pandeglang ke depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyusunan rancangan awal RKPD 2027 difokuskan pada integrasi pembangunan infrastruktur dasar agar saling terkoneksi antara program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa.
“Pandeglang membutuhkan infrastruktur yang terbangun secara terintegrasi, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun desa. Keterpaduan ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Sutoto mengungkapkan, kebutuhan anggaran pembangunan Kabupaten Pandeglang pada tahun 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp2,8 triliun. Namun demikian, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan dalam pengalokasian anggaran.
“Dengan kondisi fiskal daerah yang relatif kecil, sementara terdapat 13 persoalan dasar yang harus diselesaikan, tentu terdapat keterbatasan dalam menentukan prioritas anggaran. Meski demikian, kami tetap optimistis,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan fiskal daerah akan diupayakan melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, terdapat peluang penambahan objek pajak dan retribusi baru.
“Potensi wajib pajak dan retribusi baru sangat dimungkinkan. Selain mengoptimalkan target yang sudah ada, kami juga akan menggali objek pajak dan retribusi daerah yang selama ini belum tergarap,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani yang diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Daerah (Asda) III, Ahmad Reza Kurniawan, berharap seluruh kepala OPD, pemangku kepentingan, serta peserta forum dapat bersinergi dalam mengimplementasikan empat program prioritas pembangunan, yakni infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia.
Ia menegaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan wadah strategis bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat, media, hingga dunia usaha, untuk menyumbangkan gagasan konstruktif.
“Forum ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Diharapkan dapat melahirkan pemikiran, gagasan, dan usulan yang mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan agar jauh lebih baik,” ujarnya.
“Melalui forum ini, mudah-mudahan para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kualitas perencanaan serta menghasilkan gagasan, usulan, dan ide yang mendorong pembangunan Kabupaten Pandeglang ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.
(Ali Hamzah)
