TAPUT, kompasone.com - Di tengah puing-puing longsor dan lumpur banjir bandang yang masih menutup sejumlah wilayah, suara masyarakat Tapanuli Utara semakin lantang meminta pemerintah daerah mengambil langkah tegas terhadap aktivitas penebangan hutan dan operasional truk pengangkut kayu.
Tuntutan itu mencuat seiring meningkatnya kemarahan dan kekecewaan warga yang merasa bencana kali ini tidak hanya dipicu faktor alam, tetapi juga ulah manusia.
Dalam pernyataan yang beredar luas di media sosial dan group masyarakat, warga Taput meminta Bupati Tapanuli Utara, DPRD, Kapolres, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kehutanan untuk mengeluarkan kebijakan konkret terkait pelarangan penebangan hutan.
Mereka menegaskan bahwa himbauan yang sebelumnya dikeluarkan pemerintah tidak lagi cukup menjawab persoalan lingkungan yang dianggap semakin kritis.
“Ini bukan lagi waktu untuk sekadar himbauan. Situasi sudah sangat urgent,” kata salah seorang warga, menggambarkan kekhawatiran yang tumbuh di tengah masyarakat.
Bencana yang melanda beberapa kecamatan dalam sepekan terakhir telah menelan korban jiwa, merusak ratusan rumah, dan memutus sejumlah akses vital. Warga melihat semua itu sebagai alarm keras bahwa kerusakan hutan sudah berada pada titik mengkhawatirkan.
Kemarahan warga kian membesar ketika truk-truk pengangkut kayu disebut masih melintas pada malam hari.
Bagi masyarakat yang sedang berduka, pemandangan itu dinilai menyakitkan.
“Kami terluka. Rumah kami hanyut, keluarga kami jadi korban. Tetapi truk-truk kayu masih bebas berkeliaran,” keluh seorang warga lainnya.
Warga juga meminta Kapolres dan Dinas Perhubungan Taput untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pengangkutan kayu demi menjaga sensitivitas sosial dan mencegah ketegangan di lapangan.
Tidak hanya perusahaan besar yang disorot, warga juga menuntut evaluasi terhadap kepala desa dan camat yang diduga memberikan izin penebangan tanpa kajian dampak lingkungan yang memadai.
Bagi masyarakat, penegasan sikap ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas kerusakan hutan yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana.
Ahli kehutanan yang ditemui terpisah antara lain D Hutauruk dan S L Gaol menilai keluhan masyarakat ini beralasan.
Penurunan tutupan hutan di kawasan perbukitan Taput selama beberapa tahun terakhir telah meningkatkan kerentanan terhadap longsor dan banjir bandang.
Menurut mereka, wilayah dengan kemiringan tinggi sangat rentan mengalami ambrol ketika hujan ekstrem mengguyur dalam durasi panjang.
“Hutan adalah penahan alami. Ketika tutupan vegetasi berkurang, air hujan akan mencari jalan tercepat ke bawah, membawa material tanah dan batu, dan itulah yang kita lihat sekarang,” ujar Hutauruk diamini temanya L Gaol
Hingga kini, pemerintah daerah masih fokus pada penanganan darurat, termasuk pencarian korban, pembukaan akses jalan, dan penyediaan bantuan logistik.
Namun, masyarakat berharap langkah jangka panjang segera diputuskan, terutama terkait pengendalian pembalakan hutan.
Tekanan publik ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan keberpihakan pada keselamatan warga dan kelestarian lingkungan.
Bagi warga, penghentian penebangan hutan dan operasional truk logging bukan sekadar kebijakan teknis melainkan bentuk penghormatan terhadap duka dan keselamatan generasi mendatang.
Di tengah pemulihan yang berjalan lambat, masyarakat Taput ingin memastikan satu hal: bencana seperti ini tidak boleh terulang lagi.
(Bernat L Gaol)
