Pasuruan, Kompasone.com – Senin, 16 Juni 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menggelar tiga sesi rapat paripurna secara berturut-turut. Agenda utama meliputi penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang diadakan di ruang sidang utama DPRD ini dihadiri oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, pimpinan dewan, seluruh anggota fraksi, serta sejumlah kepala perangkat daerah. Sidang berlangsung terbuka untuk umum dan mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Rusdi menekankan arah pembangunan Kabupaten Pasuruan lima tahun ke depan. Ia menyampaikan bahwa visi utama pemerintahan adalah menjadikan daerahnya sebagai wilayah yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.
"Visi pembangunan ini disusun agar sejalan dengan arah pembangunan nasional. Kami selaraskan lima misi daerah dengan delapan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden," ujar Rusdi saat memberikan keterangan di hadapan forum paripurna.
Namun, pernyataan tersebut menuai tanggapan dari Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan, Eko Suryono. Menurutnya, visi tanpa realisasi tidak akan membawa dampak langsung bagi masyarakat. "Pemerintah harus mampu menunjukkan langkah konkret. Jangan hanya berhenti di retorika," ucap Eko dengan tegas.
Eko menyoroti masalah infrastruktur sebagai salah satu indikator nyata pembangunan. Ia meminta perbaikan jalan di wilayah timur Kabupaten Pasuruan diprioritaskan, mengingat banyak keluhan warga soal kerusakan jalan yang menghambat aktivitas ekonomi.
Tak hanya infrastruktur, pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian Eko. "Rumah sakit daerah tidak boleh memulangkan pasien sebelum benar-benar sembuh. Itu salah satu bentuk komitmen kemajuan pelayanan," imbuh anggota dewan dari dapil Pasuruan Timur itu.
Dalam usulannya, Eko turut menyinggung sengketa lahan antara warga dan TNI AL. Ia meminta pemerintah segera turun tangan untuk mencari solusi damai demi mencegah konflik berkepanjangan yang bisa mengganggu stabilitas sosial.
Selain itu, isu pengangguran tak luput dari sorotan. Ia mendorong pemkab menyusun program kewirausahaan berbasis anggaran daerah, sebagai alternatif solusi ketika lapangan kerja di sektor industri belum tersedia secara merata.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen raperda kepada pimpinan DPRD. Proses pembahasan lanjutan akan dilakukan melalui panitia khusus dan komisi-komisi terkait untuk ditindaklanjuti sebelum masuk dalam agenda pengesahan.
Muh
