Nabire, kompasone.com - Anggota Ikatan Pelajar Mahasiswa Pogoma Kabupaten Puncak, dan intelektual puncak melakukan aksi jumpa pers, di asrama kontrakan puncak, Jalan Jakarta karang mulia. Kamis (21/3/25).
Sebelum membacakan statemen mereka melakukan orasi -orasi sekitar 1 jam.
Ada beberapa perwakilan mahasiswa baik dari perwakilan pimpinan organisasi KMPP, 8 badan pengurus ikatan, dan perwakilan pelajar menyampaikan agar pemerintah kabupaten puncak dan lebih khusus DPRD harus bicara serius, terkait pendropan TNI dan pengungsi.
Mereka menuntut agar TNI yang turun di Kampung Timobut, Distrik Sinak Barat dan Pogoma agar bisa tarik kembali, karena dampaknya akan berbahaya bagi orang tua, mereka.
Inilah beberapa tuntutan dan pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Negara Republik Indonesia segera tarik militer non organik di Distrik Pogoma dan Sinak Barat Dapil VI Kabupaten Puncak.
2. Pemerintah Puncak dan Lembaga legislatif DPRD segera hentikan pendropan militer di Kabupaten Puncak dan pada umumnya di Papua.
3. Menolak tegas pembangunan pos militer di Distrik Pogoma dan Sinak Barat di Kampung (tTimobut).
4. Pemerintah Puncak dan DPRD segera menampung pengungsi masyarakat Sinak Barat dan Pogoma Kabupaten Puncak
5. Segera tangkap, pecat dan adili pelaku pembunuhan disertai mutilasi Ibu Tarina Murib di kampung Jugumoak pada tanggal 3 Maret 2023 sesuai UU Pasal 340.
6. Pemerintah Puncak segera mengkondusifkan daerah Dapil 4 dan 3.
Tuntutan atau statemen ini dibacakan langsung oleh Badan Pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Pogoma (IPMP) Kima Murib.
Red DEI MURIB
