Sumenep, Kompasone.com - Penggunaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk tiga unit kendaraan dinas operasional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep kini menjadi sorotan tajam. Anggaran BBM untuk ketiga armada tersebut yang terdiri dari Toyota Innova, Suzuki Ertiga, dan Isuzu D-Max Double Cabin dikabarkan menyentuh angka belasan juta rupiah setiap minggunya.
Berdasarkan informasi dari sumber eksternal yang diterima awak media, Kepala Satpol PP Kabupaten Sumenep, Maulana Firmansyah, S.STP., selaku Pengguna Anggaran (PA), disebut mengajukan pencairan BBM untuk ketiga unit mobil dinas tersebut dengan nominal fantastis, yakni mencapai belasan juta rupiah per minggu, bahkan dikabarkan pernah menyentuh angka Rp 17 juta.
Ironisnya, sumber tersebut juga menyebutkan bahwa ketiga unit kendaraan pelat merah itu diduga kerap terparkir dan ditempatkan di kediaman pribadi Kasatpol PP layaknya kendaraan milik sendiri.
Sorotan tajam juga mengarah pada unit Isuzu D-Max Double Cabin. Kendaraan tangguh tersebut diketahui dibeli menggunakan uang rakyat melalui pos Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang peruntukannya sangat spesifik: mendukung patroli lapangan serta operasi pemberantasan peredaran rokok ilegal.
Namun, bukannya tampil gagah dengan identitas negara untuk menggempur rokok ilegal, atribut tulisan Satpol PP serta stiker kampanye anti-rokok ilegal pada bodi mobil tersebut justru dikabarkan telah dilepas. Bahkan, plat nomor kendaraan disebut-sebut disamarkan antara warna merah dan hitam sehingga tampak seperti mobil pribadi.
Padahal, secara prosedural, setiap pengajuan anggaran untuk kegiatan operasional maupun perjalanan dinas wajib melalui proses verifikasi administrasi di meja Sekretaris Dinas terlebih dahulu, sebelum akhirnya dana dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran.
Namun, saat awak media mencoba mengkonfirmasi rincian dan transparansi penggunaan anggaran BBM ketiga armada tersebut kepada Sekretaris Dinas (Sekdis) Satpol PP Sumenep, Imam, jawaban yang diberikan justru mengambang dan terkesan melempar bola.
"Saya tidak ingat, semua berkasnya di kantor, Mas. Kalau saya jawab nanti takutnya salah. Jadi hari Senin Mas Hendra ke kantor saja biar langsung menemui pimpinan," ujar Imam saat dikonfirmasi Minggu. 22 Nov 26 (12.33)
Menanggapi polemik ini, aktivis pemerhati kebijakan publik, Rasyid Nadyin, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa penguasaan kendaraan dinas secara berlebihan di kediaman pribadi pejabat berpotensi menabrak aturan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD).
"Tidak boleh secara umum, karena kendaraan dinas hanya diperuntukkan bagi tugas kedinasan dan penggunaannya dibatasi sesuai ketentuan serta jumlah yang diatur negara. Membawa hingga tiga mobil dinas ke rumah kepala dinas berpotensi melanggar aturan penggunaan BMN/BMD," tegas Rasyid.
Rasyid mengingatkan bahwa kendaraan dinas berplat merah terikat pada aturan ketat untuk menunjang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) instansi, bukan untuk memfasilitasi kepentingan pribadi maupun keluarga. Penggunaannya pun umumnya dibatasi pada hari dan jam kerja di dalam wilayah daerah, kecuali terdapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
"Aturan seperti Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 membagi jenis kendaraan dinas dan menetapkan batas kewenangan penggunaan sesuai jabatan. Mobil operasional kantor seharusnya digunakan untuk kebutuhan dinas unit atau bagian, bukan dikuasai secara berlebihan di rumah pejabat," tambahnya.
Lebih jauh, Rasyid menyinggung soal etika dan kepatuhan administrasi bagi aparatur sipil negara. Menurutnya, ASN atau pejabat yang telah menerima tunjangan transportasi semestinya tidak lagi menggunakan kendaraan dinas operasional secara leluasa.
Penyalahgunaan fasilitas negara bukan tanpa konsekuensi hukum. Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oknum yang terbukti menyalahgunakan kendaraan dinas dapat dijatuhi sanksi disiplin tegas, diwajibkan membayar ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan di luar kepentingan dinas, serta berisiko menjadi objek audit khusus oleh Inspektorat maupun lembaga pengawas lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menanti keterbukaan dari pihak pimpinan Satpol PP Kabupaten Sumenep terkait urgensi konsumsi BBM belasan juta rupiah per minggu tersebut, serta alasan di balik hilangnya identitas dinas pada kendaraan operasional DBHCHT.
(R. M Hendra)
