Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

Baru Dua Bulan Menjabat, Kasatpol PP Sumenep Diterpa Isu Penyalahgunaan Mobil Dinas

Jumat, November 20, 2026, 06:18 WIB Last Updated 2026-11-19T23:18:24Z

 


Sumenep, Kompasone.com - Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Sumenep, Hakiki Maulana Firmansyah, S.STP., mulai menuai sorotan tajam. Pejabat yang dilantik Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsoyudo di Paseban Agung Sultan Abdurrahman, Keraton Sumenep pada 4 September 2026 lalu itu, kini diterpa isu serius terkait dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas (mobdin) untuk kepentingan keluarga.


Sorotan ini mengarah pada penggunaan armada operasional Satpol PP, mulai dari Toyota Innova, Suzuki Ertiga, hingga Isuzu Double Cabin. Padahal, kendaraan tersebut selain dibeli dari uang rakyat, Mobil double Cabin tersebut dibeli menggunakan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang peruntukannya jelas, mendukung patroli dan pemberantasan rokok ilegal.


Namun, praktik di lapangan diduga menyimpang dari tujuan tersebut. Berdasarkan informasi dari sumber internal yang enggan disebutkan namanya, salah satu unit Suzuki Ertiga pelat merah kerap digunakan di luar kepentingan tugas negara, termasuk diduga dipakai untuk mengantar anak dan istri pejabat bersangkutan ke sekolah setiap hari.


Padahal, aturan pengelolaan barang milik daerah menegaskan bahwa kendaraan dinas yang dibiayai uang rakyat harus berada di lingkungan kantor saat tidak bertugas, serta dilarang dipakai untuk urusan pribadi maupun keluarga.


Dugaan ini langsung memicu kecaman keras dari aktivis. Rasyid, pemerhati kebijakan publik di Sumenep, menilai penggunaan fasilitas negara untuk urusan keluarga merupakan bentuk pengabaian terhadap aturan inventaris daerah.


"Mobil dinas itu dibeli dari uang rakyat, spesifik dari dana cukai tembakau untuk memberantas rokok ilegal, bukan untuk fasilitas antar-jemput keluarga pejabat," tegas Rasyid.


Saat dikonfirmasi pada Kamis (19/11/2026) pukul 20.34 WIB, mantan Camat Kalianget ini membantah tudingan pelanggaran tersebut. Ia beralasan penyimpanan kendaraan di luar kantor dilakukan demi menunjang tugas dan merawat aset.


"Kata siapa mobil dinas tidak boleh ditaruh di rumah, boleh kok, itu dipakai dari rumah dipakai ke kantor, Mas," ujarnya.


Ia juga mencontohkan penggunaan armada yang sedang dijalankan. "Ah seperti sekarang contohnya saya ke Surabaya pakai Innova inventaris, karena saya ada keperluan dinas. Dan terkait mobil Isuzu Double Cabin memang saya taruh di rumah sopir saya. Biar tidak cepat rusak, soalnya itu inventaris saya kalau saya patroli. Jadi saya kalau patroli langsung berangkat dari rumah sopir saya, jadi tidak usah repot-repot lagi ngambil mobil ke kantor."


Terkait unit Ertiga yang berada di kediamannya, Hakiki menyebut hal itu sebagai bentuk kepedulian dan perawatan. "Dan kalau Ertiga itu ditaruh di rumah saya. Ya kadang tidak di kantor, soalnya saya ikut prihatin Mas, dan saya cuman bantu rawat saja kok, karena kalau di kantor tempatnya panas, jadi sekalian saya taruh di rumah."


Menanggapi isu pengantaran anak sekolah, ia justru melontarkan perbandingan dengan pejabat lain. "Dan terkait mobil Ertiga buat nganter anak saya sekolah. Bukan cuma saya Mas, coba Mas Hendra cek sendiri banyak pelat merah yang dibuat nganter anak-anaknya ke sekolah."


Pernyataan tersebut dinilai belum menjawab substansi aturan penggunaan aset daerah. Rasyid pun mendesak Bupati Sumenep dan Inspektorat Daerah agar turun tangan melakukan evaluasi serta menindaklanjuti persoalan ini, agar tidak menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumenep.


(R. M Hendra)

Iklan

iklan