Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

Dugaan Korupsi Tanah Kas Desa di Sumenep Rp114 Miliar Mandek di Meja Jaksa, Aktivis Desak KPK Turun Tangan

Kamis, November 19, 2026, 13:23 WIB Last Updated 2026-11-19T06:23:25Z

 


Sumenep, Kompasone.com - Penanganan kasus dugaan korupsi jual beli dan atau tukar guling tanah kas desa di Kabupaten Sumenep yang menyeret Direktur PT Sinar Mega Indah Persada (SMIP), H. Sugianto, memicu sorotan tajam. Dua lembaga swadaya masyarakat Jatim Corruption Watch Jawa Timur dan Tim Pencari Fakta Nusantara (TPF-N) secara resmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan setelah berkas perkara dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (P-19) dengan alasan daluwarsa.


Desakan ini mencuat menyusul terungkapnya nilai kerugian negara yang fantastis berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yakni mencapai Rp114 miliar.


Kasus ini berawal dari pengaduan masyarakat ke Bareskrim Polri pada Maret 2017 yang kemudian diperbarui melalui Laporan Polisi Nomor LP.A/17/III/RES.3.5/2021/SUS/JATIM tertanggal 22 Maret 2021 di Ditreskrimsus Polda Jawa Timur.


Selama proses penyidikan, penyidik telah

▪︎》Memeriksa sedikitnya 24 saksi.

•》Melakukan pengukuran objek tanah bersama BPN Sumenep, Polres Sumenep, BPKP Perwakilan Jatim, dan Tim Appraisal Jatim yang disaksikan pejabat Pemkab Sumenep.

▪︎》Mengantongi temuan BPKP atas objek tanah di beberapa titik, di antaranya Desa Kolor (14.495 m²), Desa Cabbiye (51.156 m²), dan Desa Talango (11.145 m²) (dengan catatan luas total tercantum dalam dokumen laporan sebesar 1.760.795 m²), dengan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp114.000.000.000.


Upaya perlawanan hukum pihak terlapor sempat bergulir di meja hijau. Gugatan perdata Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.Sby terhadap Polda Jatim (Tergugat), BPKP Jatim (Turut Tergugat I), dan Pemkab Sumenep cq. Bupati Sumenep (Turut Tergugat II) dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak majelis hakim.


Pada 29 November 2023, melalui SP2HP Nomor B/1921/SP2HP/XI/RES.3.3/2023/Ditreskrimsus, Polda Jatim resmi menetapkan H. Sugianto sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang sah. Gugatan praperadilan yang diajukan kuasa hukum tersangka pun kandas lewat putusan PN Surabaya Nomor 38/Pid.Pra/2023/PN Sby yang menguatkan keabsahan penetapan tersangka tersebut.


Bukannya melaju ke persidangan, berkas perkara justru dikembalikan penyidik oleh tim JPU Kejati Jawa Timur (P-19) dengan alasan masa penuntutan dinilai telah daluwarsa.


Langkah jaksa ini dinilai janggal dan bertentangan dengan prinsip penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dalam pokok aduan yang disampaikan pada 11 November 2024 oleh Ketua Umum TPF-N H. Mohammad Siddik, S.H., M.H. dan Ketua Umum Jatim Corruption Watch Jawa Timur Dr. Drs. H.M. Sajali, S.H., M.H., M.M., Ph.D., CPCLE, ditegaskan bahwa.


•》Korupsi adalah extra ordinary crime dan delik materiil. Merujuk pada Putusan MK Nomor 25/PUU/XIV/2016 serta yurisprudensi MA Nomor 545 K/Pid.Sus/2013, penghitungan daluwarsa tindak pidana korupsi tidak disamakan dengan kejahatan konvensional yang dihitung sejak hari setelah perbuatan terjadi, melainkan dihitung sejak terungkapnya perkara atau munculnya akibat kerugian keuangan negara.


•》Potensi kebocoran uang negara terancam menguap. Menganggap perkara korupsi Rp114 miliar telah daluwarsa dinilai mencederai semangat pemberantasan korupsi serta pengembalian kerugian keuangan negara.


Atas dasar fakta penyidikan dan analisis hukum tersebut, kedua LSM menilai pengembalian berkas (P-19) tidak beralasan secara hukum dan mencurigai adanya praktik tidak terpuji dalam penanganan perkara. Mereka pun meminta KPK mengusut tuntas aduan tersebut demi menjaga supremasi hukum sekaligus membersihkan nama baik institusi kejaksaan dari ulah oknum.


Salinan laporan tersebut juga ditembuskan kepada Presiden RI, Jaksa Agung RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS), Satgas Mafia Tanah BPN RI, dan Ombudsman RI.


Berita ini dirilis berdasarkan pokok informasi dan uraian fakta dalam dokumen laporan/pengaduan masyarakat tertanggal 11 November 2024 terkait penanganan perkara LP.A/17/III/RES.3.5/2021/SUS/JATIM).


(R. M Hendra)

Iklan

iklan