Lampung, kompasone.com- Pemantauan LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung menyoroti kegiatan Revitalisasi MIS Mathlaul Anwar Citangkil, yang berlokasi di Dusun Telaga Sari RT 013 RW 005, Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung kini adanya informasi terbaru dugaan penyerobotan anggaran dari kepsek ,yang dilaksanakan oleh Salah satu Organisasi di Lampung,
pemantauan lapangan, proyek revitalisasi tersebut tercatat memiliki nilai anggaran sebesar Rp699.163.000, dengan waktu pelaksanaan mulai 5 September hingga 5 Desember, serta menggunakan metode pelaksanaan swakelola.tapi fakta terbalik yang terjadi
Sementara sumber pendanaannya tercantum berasal dari Dana Panitia Revitalisasi Sekolah yang bersumber dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden (APBN).
Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut kini menjadi perhatian serius LSM Penjara Indonesia setelah muncul dugaan adanya ketidaksesuaian antara konsep swakelola yang tercantum dalam papan informasi dengan praktik pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kondisi pengerjaan yang dinilai tidak tertata dan diduga amburadul menimbulkan pertanyaan serius mengenai siapa yang sesungguhnya mengendalikan pelaksanaan kegiatan, bagaimana mekanisme penggunaan anggaran, serta apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku.
Dugaan Swakelola Tidak Berjalan Sesuai Ketentuan
LSM Penjara Indonesia menilai, apabila suatu kegiatan revitalisasi sekolah dinyatakan dilaksanakan secara swakelola, maka proses pelaksanaan, pengelolaan dana, pengadaan material, keterlibatan pihak sekolah, tenaga kerja, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai label swakelola hanya menjadi formalitas administrasi, sementara pelaksanaan pekerjaan justru diduga dikuasai atau dikerjakan oleh pihak lain tanpa mekanisme yang jelas.
Dengan anggaran mencapai Rp699 juta, transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang mutlak. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana negara digunakan, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah hasil pembangunan benar-benar sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, dan kebutuhan sekolah.karna Kepala sekolah Yuni Sangat sulit untuk di ajak berkomunikasi
LSM Penjara Indonesia Segera Layangkan Surat Pengaduan
Atas temuan dan indikasi persoalan tersebut, LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung menyatakan akan segera melayangkan surat pengaduan resmi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, guna meminta pemeriksaan, klarifikasi, serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan revitalisasi MIS Mathlaul Anwar Citangkil.
Pengaduan tersebut akan menyoroti dugaan penyimpangan mekanisme swakelola, dugaan penguasaan atau perampasan kendali anggaran oleh pihak tertentu, serta dugaan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar teknis dan ketentuan program revitalisasi.
LSM Penjara Indonesia meminta Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi juga melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memeriksa kondisi fisik pekerjaan, mekanisme pengelolaan anggaran, pihak-pihak yang terlibat, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan.
Mahmuddin: Dana Negara Harus Dipertanggungjawabkan, Bukan Dijadikan Ajang Kepentingan
Mahmuddin, selaku perwakilan LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung, menyampaikan bahwa pihaknya tidak ingin program revitalisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana pendidikan justru menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya pengawasan dan ketidakjelasan pelaksanaan.
“Kami sangat menyayangkan apabila program revitalisasi yang anggarannya bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan diduga pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika benar kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, maka harus jelas siapa yang mengelola, siapa yang bertanggung jawab, dalam LPJ
Muhaidin
