Sumenep, Kompasone.com - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean seharusnya menjadi mercusuar harapan bagi masyarakat kepulauan. Sebagai fasilitas rujukan utama bertipe D yang terletak di Jl. Raya Pantai Celgung, Desa Sambakati, rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ini memikul tanggung jawab besar. Namun sayang, tata kelola di dalamnya diduga sedang tidak baik-baik saja, sekering dompet para pekerjanya.
Belakangan ini, atmosfer di RSUD Abuya mendadak gerah. Bukan karena fasilitas AC yang rusak, melainkan karena jeritan para pegawai yang haknya tersumbat. Kabar miring berhembus kencang, gaji petugas kebersihan (cleaning service) dan satpam kabarnya belum dibayar hingga dua bulan. Tak berhenti disitu, para tenaga medis yang menjadi garda terdepan pelayanan pun gigit jari karena Jasa Pelayanan (Jaspel) mereka tak kunjung cair.
Sebagai pemegang mandat penuh dari Bupati, Dr. Dayat selaku Direktur RSUD Abuya seharusnya paham bahwa jabatan bukanlah takhta suci yang kebal kritik. Ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hak-hak bawahannya yang "puasa" berbulan-bulan, Dr. Dayat justru memilih jalan sunyi: tidak merespons dan enggan mengangkat telepon.
Sikap alergi terhadap transparansi ini tentu memicu tanda tanya besar. Media bukan sedang ingin bersilaturahmi kosong, melainkan menuntut pertanggungjawaban publik. Dr. Dayat tampaknya lupa, jabatan direktur itu dinamis bisa bergeser kapan saja jika masyarakat dan para pekerja sudah habis kesabaran.
"Kami bekerja pakai keringat, tapi hak kami seperti digantung tanpa kepastian," keluh salah satu tenaga medis yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan posisi jabatannya.
Anehnya, saat sang tenaga medis sempat menanyakan langsung soal Jaspel yang mandek, jawaban Dr. Dayat dinilai sangat menggelitik nalar. Bukannya memberikan solusi konkret atau skema pencairan, sang direktur justru melempar Alasan ke urusan birokrasi tingkat atas. Ia berdalih bahwa mandeknya jaspel dipicu oleh kasus pergantian Sekretaris Daerah (Sekda). Sebuah alasan yang dinilai publik sangat "ngelantur" dan tidak menyambung dengan keringat nakes di pulau.
Sikap "lempar batu sembunyi tangan" ini memantik reaksi keras dari aktivis lintas kepulauan, Johari. Dengan tegas, Johari mengingatkan Dinas Kesehatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membawahi rumah sakit daerah untuk segera turun tangan. Dinas Kesehatan dan Bupati melalui Sekda tidak boleh menutup mata atas konflik yang terus berkobar di RSUD Abuya.
Johari juga memberikan sindiran keras terkait hobi baru sang direktur yang gemar membawa-bawa nama pejabat tinggi daerah.
“Apabila Dr. Dayat sudah berani mencatut nama Sekda demi kepentingan pribadi, apa tak tertutup kemungkinan suatu saat Dr. Dayat juga akan membawa nama Kepala Daerah (Bupati) untuk hal-hal lainnya demi kepentingan pribadinya?” tegas Johari retoris.
Rumah sakit adalah tempat menyembuhkan orang sakit, bukan tempat membuat pekerjanya "sakit sakitan" karena memikirkan dapur yang tidak mengepul. Jika mengelola hak internal satpam, CS, dan tenaga medis saja sudah kelabakan, bagaimana bisa menjamin pelayanan prima bagi masyarakat Kangean?
“Kami dan masyarakat kepulauan menunggu, apakah Dinas Kesehatan dan Bupati akan mengevaluasi kinerja Dr. Dayat, atau tetap membiarkan manajemen RSUD Abuya berjalan dengan gaya "manajemen bungkam" ibarat lagu lama yang tetap dipertahankan ?
(R. M Hendra)
