Makassar, kompasone.com – Puluhan massa dari Aliansi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Makassar menggelar aksi unjuk rasa di bawah Fly Over Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Selasa (18/6/2026). Aksi tersebut mengangkat grand isu “Rakyat Indonesia Dilanda Krisis: Bangun Kekuatan Rakyat, Lawan Rezim Militerisme Prabowo-Gibran.”
Jenderal Lapangan (Jenlap) aksi demonstrasi menjelaskan bahwa terdapat banyak persoalan yang saat ini terjadi di Indonesia. Namun, di tengah krisis inflasi yang dirasakan masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapat sorotan.
”Fokus utama kita hari ini adalah hapuskan MBG,” tegasnya.
Angkara selaku Humas aksi mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dihapuskan karena dinilai menimbulkan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Menurutnya, terdapat puluhan ribu kasus keracunan yang dikaitkan dengan program tersebut dan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berpotensi ditutup.
“Jadi dari tata pelaksanaan sampai kebijakan maupun orang yang melaksanakan itu bermasalah,” ucapnya.
Sementara itu, Muhammad Radja Armaksyal, kader PMII Rayon Hukum UMI yang turut hadir dalam aksi tersebut, menjelaskan bahwa aksi demonstrasi digelar sebagai bentuk respons terhadap berbagai persoalan dan problematika yang terjadi di negara saat ini, termasuk kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintah untuk kepentingan pribadi.
“Itu hal yang kemudian urgent bagi pihak mahasiswa dan masyarakat.” tuturnya.
Lebih lanjut, Radja menjelaskan bahwa masyarakat dan mahasiswa harus lebih jeli dalam melihat serta menganalisis output dari berbagai program prioritas yang diluncurkan oleh pemerintahan Prabowo. Menurutnya, masyarakat perlu memastikan bahwa tidak ada persoalan yang disembunyikan di balik pelaksanaan program-program tersebut.
“Muhammad Radja Armaksyal dengan ini mendesak keresahan masyarakat dan mahasiswa,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa membacakan sejumlah tuntutan dalam pernyataan sikap mereka, di antaranya:
1. Mendesak pemerintah untuk menurunkan harga BBM;
2. Mencabut UU Polri dan UU TNI;
3. Mendorong pemerintah menyelesaikan krisis inflasi;
4. Menolak seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN);
5. Menolak peradilan militer yang melanggengkan impunitas;
6. Mengesahkan UU Perampasan Aset;
7. Menghentikan perampasan ruang hidup masyarakat;
8. Menolak komando teritorial;
9. Menarik TNI kembali ke barak; dan
10. Membuka akses bagi jurnalis independen di Papua.
Muhammad Radja Armaksyal menyampaikan bahwa capaian yang ingin diperoleh dari aksi tersebut adalah adanya langkah konkret dari pemerintah maupun pihak berwenang untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul akibat kebijakan yang diterapkan saat ini.
“Kita melihat bagaimana dengan hadirnya kebijakan yang tidak sesuai dengan harapannya kita,” tutupnya.
-VAL
