Sumenep, Kompasone.com - Publik Sumenep kembali disuguhi tontonan "ketoprak politik" yang bikin geleng-geleng kepala. Perebutan kursi panas Sekretaris Daerah (Sekda) yang harusnya sakral, malah berantakan gara-gara urusan administrasi yang remeh.
Kabar mundurnya Pj Sekda Syahwan Effendy dari posisi Ketua Panitia Seleksi (Pansel) memicu tanda tanya besar: Ini murni sadar diri, atau memang "didepak" keadaan karena produk hukum yang cacat sejak lahir?
Praktisi hukum yang juga eks aktivis Malang Corruption Watch (MCW), Pathor Rahman alias Paong, menyebut insiden ini bukan cuma drama, tapi lelucon yang memalukan.
Pasalnya, komposisi Pansel bentukan Bupati ini menabrak PermenPAN RB No. 15/2019.
Logikanya simpel: Masa penguji jabatannya lebih rendah dari yang diuji? Itu bukan seleksi, namanya sandiwara.
"Masak selevel Pj Sekda yang ditunjuk Bupati nggak paham syarat komposisi Pansel? Kalau dari awal sudah tahu nggak masuk kualifikasi, ya jangan nyemplung. Giliran proses sudah jalan, baru mundur dengan alasan 'biar objektif'. Ini beneran mundur atau baru sadar kalau posisinya ilegal?" sentil Paong dengan nada heran.
Kecerobohan ini bukan tanpa risiko. Menurut Paong, kalau proses "cacat prosedur" ini dipaksakan, hasilnya bakal jadi bola panas yang siap meledak kapan saja. Ditolak KASN. Komisi Aparatur Sipil Negara punya hak veto untuk membuang hasil lelang yang nggak sesuai aturan ke tempat sampah.
Gugatan PTUN. Peserta yang merasa dirugikan atau masyarakat bisa menyeret Pemkab ke pengadilan. Sanksi Pusat. KemenPAN RB sudah siap-siap mengirim surat teguran yang bakal bikin merah telinga pejabat di Sumenep.
Di sisi lain, Pj Sekda Syahwan Effendy mengaku pilih mundur setelah BKPSDM konsultasi ke BKN. Alasannya klasik. demi menghindari konflik kepentingan dan supaya tim eksternal lebih "kualifait" serta steril. Tapi publik telanjur skeptis. Mengapa konsultasi baru dilakukan setelah riuh? Mengapa "sterilitas" baru dipikirkan saat publik mulai mencium aroma ketidakberesan?
Jika di level Pansel saja sudah penuh lubang, jangan salahkan warga kalau menganggap hasil lelang Sekda nanti hanyalah produk "titipan" yang dibalut formalitas. Nama baik Pemkab Sumenep kini dipertaruhkan. apakah mau lanjut dengan integritas, atau tetap betah dalam lingkaran komedi birokrasi yang memalukan.
(R. M Hendra)
