Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Sulsel Tantang Kadis Disperindag Makassar: Segera Mundur Jika Tak Mampu Bekerja untuk Rakyat!

Minggu, November 02, 2025, 23:50 WIB Last Updated 2025-11-02T16:50:32Z

Makassar, kompasone.com — Suhu pergerakan mahasiswa di Kota Makassar kembali memanas. Dua organisasi, Forum Mahasiswa Makassar (FMM) dan Barisan Aktivis Kerakyatan Mahasiswa Sulsel (BAKAR Sulsel), yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Sulsel, kembali turun ke jalan (31/10) menyoroti persoalan serius terkait kasus pergudangan ilegal di tengah kota yang hingga kini belum terselesaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Makassar.


Aksi ini tidak hanya menyuarakan kekecewaan atas lemahnya penegakan aturan, tetapi juga mempertanyakan moralitas dan profesionalitas aparatur pemerintahan, terutama para pejabat Disperindag. Hal ini dipicu oleh kabar bahwa sejumlah pejabat instansi tersebut diduga melakukan aktivitas liburan saat jam kerja, di tengah berlarut-larutnya penanganan kasus strategis yang menyangkut kepentingan publik.


“Tindakan seperti ini mencederai kepercayaan publik. Bagaimana mungkin di saat rakyat menunggu penyelesaian masalah, mereka justru bersenang-senang di jam kerja? Ini jelas bentuk pengkhianatan terhadap sumpah jabatan,” tegas Fajar, Jenderal Lapangan Forum Mahasiswa Makassar, dalam orasinya.


Senada dengan itu, Dirga, Jenderal Lapangan dari Barisan Aktivis Kerakyatan Mahasiswa Sulsel, mendesak agar Wali Kota segera mencopot Kepala Disperindag Kota Makassar.


“Kadis Disperindag terbukti gagal menuntaskan pelanggaran pergudangan di tengah kota. Bukannya bekerja, malah sibuk dengan kegiatan tak jelas di waktu rakyat membutuhkan solusi. Kami menuntut wali kota segera mengambil langkah tegas!” ujar Dirga dengan nada lantang.


Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Sulsel menegaskan bahwa aksi ini baru permulaan dari gelombang perlawanan yang lebih besar. Mereka menyatakan komitmennya untuk terus turun ke jalan jika tak ada respons konkret dari Pemerintah Kota Makassar.


“Ini bukan sekadar soal gudang. Ini soal tanggung jawab, integritas, dan moral pejabat publik. Jika tidak ada perubahan, kami pastikan pergerakan ini akan semakin besar,” tutup Fajar di tengah pekik solidaritas massa aksi.

-VAL

Iklan

iklan