Kubu Raya, Kompasone.com – Suara klakson truk bergema di Bundaran Tugu Alianyang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kamis (16/10/2025) pagi. Ratusan sopir truk dari berbagai wilayah Kalimantan Barat turun ke jalan, menuntut keadilan dan menolak praktik curang dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Aksi damai itu digelar oleh Persatuan Sopir Truk Kalimantan Barat. Mereka membawa spanduk besar bertuliskan “Kami Bukan Pelangsir, Kami Pengangkut Rakyat! Solar Subsidi Harus Tepat Sasaran!” — sebuah pesan keras untuk pemerintah dan Pertamina agar segera membersihkan oknum mafia BBM dari SPBU di Kalbar.
Koordinator aksi, Muhammad Ali alias Daeng Ali bersama Mulyono, mengatakan hampir semua SPBU kini dikuasai oleh para pelangsir. Akibatnya, sopir logistik kesulitan mendapatkan solar subsidi yang menjadi urat nadi pekerjaan mereka. “Kami bukan bikin rusuh, kami hanya mencari keadilan. Jangan biarkan BBM subsidi dikuasai mafia,” tegas Daeng Ali di hadapan massa.
Usai orasi, para sopir diundang mengikuti audiensi di Kafe Kiss, Jalan Trans Kalimantan. Pertemuan itu dihadiri Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, Sekda Provinsi Harisson, Dirintelkam Polda Kalbar Kombes Pol Munizar, Dirlantas Kombes Pol Valentinus Asmoro, serta perwakilan Pertamina Patra Niaga Kalbar, Aris Ilmi.
Dalam forum tersebut, perwakilan sopir menegaskan bahwa mereka memberi waktu kepada pemerintah untuk menindak SPBU nakal. “Kalau tidak ada tindakan nyata, kami siap turun lagi, bahkan dengan membawa truk ke Kantor Gubernur,” ujar salah satu perwakilan.
Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kalbar, Aris Ilmi, menegaskan bahwa dua SPBU di wilayah Kalbar sudah dijatuhi sanksi dan dicabut kuotanya karena terbukti melanggar aturan. “Kami tidak akan mentoleransi penyalahgunaan BBM subsidi. Pertamina membuka ruang laporan publik melalui call center resmi,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan memberikan waktu satu bulan kepada Pertamina untuk memperbaiki sistem distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. “Kami akan pantau langsung. Aparat dan dinas terkait harus bergerak cepat agar keadilan energi benar-benar sampai ke rakyat kecil,” ujarnya.
Krisantus juga menegaskan pentingnya pengawasan CCTV di seluruh SPBU dan pencocokan sistem barcode dengan nomor polisi kendaraan. “Keterbukaan data akan jadi kunci. Jika ada SPBU nakal, sanksinya harus tegas,” tambahnya.
Menjelang sore, para sopir membubarkan diri dengan tertib. Namun, pesan mereka tertinggal kuat di udara Kalbar: rakyat kecil tidak butuh janji, mereka hanya ingin keadilan — agar solar subsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak, bukan ke kantong para pelangsir.
📰 Reporter: Johandi
📷 Editor: Redaksi Kompasone.com
