Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

JMI Soroti Mafia Migas di Kalbar: Johandi Tegaskan Akan Turun Langsung Investigasi Dugaan Penyelewengan BBM Bersubsidi

Kamis, Oktober 16, 2025, 16:12 WIB Last Updated 2025-10-16T09:13:00Z

Kubu Raya, kompasone.com- Aksi para sopir truk di Bundaran Alianyang, Jalan Trans Kalimantan, Kubu Raya, Kamis (16/10/2025), membuka kembali borok lama di sektor distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Barat. Di tengah suara klakson dan spanduk protes, Ketua Jurnalis Media Indonesia (JMI) Kalbar, Johandi, menegaskan sikap keras: “Permainan BBM bersubsidi harus dibongkar sampai ke akar!”


Johandi mengatakan, indikasi penyimpangan BBM bersubsidi bukan lagi sekadar isu jalanan, tetapi telah menjadi masalah struktural yang menggerogoti keadilan rakyat kecil. Ia menilai, subsidi yang seharusnya membantu sopir dan pelaku usaha kecil malah disedot oleh oknum yang memanfaatkan celah untuk industri dan bisnis gelap.


 “Ini bukan sekadar kelangkaan solar, ini soal moral. Ada permainan besar di balik distribusi BBM bersubsidi. Pemerintah tidak boleh diam, aparat jangan tutup mata,” tegas Johandi di lokasi aksi.


Menurutnya, JMI Kalbar tidak akan tinggal diam. Sebagai lembaga kontrol sosial, JMI siap menurunkan tim investigasi khusus untuk mengawasi langsung jalannya distribusi BBM di lapangan. Johandi menegaskan, data, nama, dan lokasi akan diungkap ke publik bila ditemukan bukti kuat adanya praktik mafia migas.


“JMI berkomitmen menjalankan tugas sesuai tupoksi kami sebagai kontrol publik. Kasus ini akan masuk daftar investigasi prioritas. Kami akan turun langsung ke lapangan dan pastikan kebenarannya,” ujarnya.


Johandi juga menyinggung pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang memberikan tenggat waktu satu bulan untuk pembenahan sistem distribusi BBM bersubsidi. Ia menilai langkah itu positif, namun menegaskan JMI akan ikut memantau setiap perkembangan agar janji tersebut tidak sekadar wacana.


 “Kami akan kawal dalam satu bulan ke depan. Bila tidak ada tindakan nyata, publik berhak tahu siapa yang bermain dan siapa yang membiarkan,” kata Johandi menegaskan.


Ia menambahkan, persoalan BBM bersubsidi tidak bisa diselesaikan hanya dengan sidak atau rapat koordinasi. Diperlukan langkah hukum tegas dan transparansi data distribusi dari SPBU hingga ke tangan pengguna.


“Kalbar butuh tindakan nyata, bukan janji. Kalau memang ada mafia migas, ungkap siapa di belakangnya. Jangan sampai rakyat kecil terus jadi korban,” tandasnya.


Aksi sopir di Bundaran Alianyang menjadi sinyal keras dari bawah: rakyat sudah muak dengan permainan BBM bersubsidi. Kini, mata publik tertuju pada pemerintah dan aparat penegak hukum — apakah mereka akan bertindak, atau kembali bungkam di bawah tekanan kepentingan.


Red 



Iklan

iklan