Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

Senin, 09 April 2018

Dendi meminta meningkatkan Pelayana Publik dengan Optimal



GEDONGTATAAN-Dalam menghilangkan Zona Merah yang di berikan Ombudsman RI kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran, tentang kepatuhan dalam pelayanan publik, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengajak seluruh jajaran serta Organisasi Prangkat Daerah (OPD) memberikan pelayanan kepada masyarakat secara Optimal.

 "Tahun kemaren (2017,red) Pemkab Pesawaran mendapatkan penilaian dari Ombudsman RI zona merah tentang pelayanan publik, tetapi tahun ini saya mengajak seluruh jajaran dan OPD ikut serta mengoptimalkan pelayanan publik agar tidak mendapakan Zona merah lagi," ungkap Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona. Kemarin.

 Dikatakan Dendi, pelayanan Publik merupakan tugas utama aparatur pemerintah, sedangkan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi perhatian dan penilaian masyarakat. Oleh karena itu, sebuah unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

 “Standar ini merupakan tolak ukur penyelenggaraan pelayanan bagi pelaksana dan pengguna layanan sehingga tidak terjadi maladministrasi yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan,” ungkap Dendi.

 Sejalan dengan hal itu, menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pesawaran akan selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik secara efektif dan efisien, sehingga dapat membentuk tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai salah satu syarat terciptanya keadilan hukum serta kesejahteraan bagi masyarakat.

 “Saya menyadari, perbaikan sektor publik sebaiknya tidak hanya menekankan pemerintahan yang baik, tapi juga membangun kembali institusi politik dan ekonomi dengan menciptakan budaya etika dalam berorganisasi. Pengabaian terhadap standar pelayanan publik berpotensi memburuknya kualitas pelayanan. Hal ini dapat kita perhatikan melalui indikator-indikator kasat mata misalnya, dengan tidak adanya standar biaya yang dipampang, maka praktek pungli, calo dan suap akan menjadi lumrah adanya,” pungkasnya.

 Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nurrohman Yusuf, menjelaskan apa yang dilakukan pihaknya tersebut bukan sebuah pengancamanan melainkan hanya menjalankan UUD. “Ini tidak mengancam konteknya hanya menjalankan UUD. Kita hanya menjalankan bagaimana dalam suatu daerah betul-betul melayani masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Sebab, di tahun pertama, Kabupaten Pesawaran kena rapot merah, mudah-mudahan tahun ke dua ini tingkat penilaiannya bagus yaitu dengan perbaikan pelayanan di setiap OPD,” tutupnya. (Red).



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Your Ad Spot

Pages